EMPAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Print More
IMG 20190308 WA0095 1170x780 - EMPAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Suasana sosialisasi BPK di horison hotel Pangandaran

PANGANDARAN. Radiopitalokafm.com --- Ada empat azas pengelolaan keuangan desa, Ke empat azas tersebut adalah 1) transparansi, 2) tertib dan disiplin anggaran, 3) partisifatif 4) akuntabel.

Hal ini disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr Bambang Pamungkas MBA, CA. AK. CIMBA. saat diskusi dalam acara sosialisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, bertempat di Aula Hotel Horison Pangandaran, jumat, 8/3/2019 .

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsyudin SH. LLM, Kepala Perwakilan BPK RI Prop Jabar Arman Syifa S.ST. M.ACC, AK, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari, Ketua DPRD Kab. Pangandaran, Kepala Auditor V A BPK RI Sukarjo. SE. MM. AK, Plh Sekretaris Daerah, Drs Suheryana, Unsur Porkopimda Kab Pangandaran, Kepala SKPD, Camat, kepala desa dan sekretaris desa.

Pengawasan Dana Desa telah menjadi perhatian serius berbagai pihak seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Satgas Dana Desa, dan Inspektorat provinsi maupun Kabupaten dengan terus berupaya melakukan pembinaan.

Pentingnya pengelolaan dana desa secara transparan merupakan satu keharusan, Hal ini guna mencegah terjadinya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran.

Dan hal ini perlu dipahami oleh seluruh kepala desa dan jajarannya untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara transparansi, akuntabel, partisifatip, tertib dan disiplin.

Lanjut Bambang, ada dua tugas BPK yang tertera dalam pasal 23E UUD 1945 dan Padal 2 UU No 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
" Tugas kami bukan mencari - cari kesalahan tetapi kalau ada hal - hal yang ditemui dan perbuatan melawan hukum kami laporkan ke kejaksaan dan ke kepolisian" ujarnya

IMG 20190308 WA0096 1170x780 - EMPAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bupati Jeje Wiradinatta

Sementara itu Bupati Pangandaran mengatakan dana ke desa akan semakin banyak, disamping Dana Desa dan ADD nanti adalagi program padatkarya Tunai " Hal ini dalam rangka penguatan pemberdayaan desa sebagai ujung tombak pembangunan" Tambahnya

Lanjut Bupati, Pimpinan BPK datang kesini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan buat kita .

Beliaupun menyampaikan tentang penggunaan dana desa di Kabupaten Pangandaran
" Saya kira dalam 4 tahun ini secara prinsip tidak ada kesalahan - kesalahan yang pundamental hanya sisi administrasi, yang mereka perlukan adalah adanya peningkatan kapasitas yaitu melalui pelatihan" katanya

Menyikapi mengenai Keterbatasan SDM di tingkat desa Bupati menyampaikan
" Itu yang kita dari awal kita sadarai dan tentu kita akan mengadakan pembinaan - pembinaan itu kewajiban pemerintah kabupaten"

"Kita meminta kekeuangan untuk turun ke desa -desa untuk melakukan pelatihan pembinaan secara teknis" ujarnya

Beliaupun berharap Kepada seluruh kepala desa dan jajaranya untuk menyimak mendengarkan dengan hikmat mengenai pengelolaan program penguatan pemberdayaan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan.

Sementara itu menurut Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsyudin, dana desa merupakan dana yang bagus untuk meningkatkan pembangunan
"Saya kira ini dana desa yang bagus untuk mengatasi ketimpangan antara kota dan desa, desa dengan desa yang lainya oleh karena itu dalam penggunaannya harus akuntabel dan transparan

Selain itu beliau menyampaika Semoga acara ini memberikan ilmu, pencerahan, bagi kepala desa khususnya karena kedepan kita akan berupaya meningkatkan dana desa ini. (Adesoed)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *